Berita Terkini

Sekretaris KPU Kabupaten Brebes mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPU Provinsi

Kamis (30/12), Sekretaris KPU Kabupaten Brebes Bambang Yusmanto mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.   Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih yang menyampaikan beberapa hal diantaranya Rencana kebutuhan PPNPN, alokasi anggaran dan seleksi terbatas.

KPU Kab. Brebes mengikuti Webinar Seri VIII oleh KPU RI

Rabu (29/12), KPU Kab. Brebes mengikuti Webinar Seri VIII yang digelar oleh KPU RI secara daring dengan tema Keamanan Siber dan Kedaulatan Digital Pemilu 2024. Acara yang dibuka oleh Pramono Ubaid Tantowi (Anggota KPU RI) dan dimoderatori oleh Sumariandono (Kapusdatin KPU RI) ini menghadirkan beberapa narasumber yang diantaranya Edmon Makarim (Dekan FH UI), Elysabeth Damayani (OVP Cyber Security PT. Telkom Indonesia) dan Ismail Fahmi (Direktur PT. Media Kernels Indonesia-Drone Emprit). Tujuan diadakannya webinar ini yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tahapan pemilu 2024 karena dipandang perlu untuk memperkuat keamanan siber dan kedaulatan digital sistem informasi yang akan digunakan pada Pemilu Tahun 2024 nanti.  

Open Data KPU untuk Ekosistem Civitech Pemilu 2024 yang Demokratis

#TemanPemilih Brebes Rabu (8/12), KPU Kabupaten Brebes mengikuti Webinar seri V yang digelar oleh KPU RI secara daring dengan tema "Open Data KPU untuk Ekosistem Civitech Pemilu 2024 yang Demokratis". Webinar ini dibuka oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra yang dalam sambutannya beliau berharap mendapat masukan dan dukungan dari para civitech terkait dengan kerangka dan sesuatu yang akan diwujudkan dimana ada integrasi sistem informasi KPU dan dapat menyajikan informasi yang terintegrasi untuk menyukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024 sekaligus memberikan pemahaman dan peran civitech itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia serta bagi penyelenggara pemilu. Sebagai pengantar diskusi pada acara kali ini yakni Viryan Aziz (Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi). Beliau menyampaikan bahwa diadakannya acara ini adalah beranjak dari hasil pencermatan KPU RI terkait dengan SDM KPU seluruh Indonesia dilihat dari dua hal yakni yang pertama disparitas kemajuan dan pemahaman teknologi digital kemudian yang kedua dikarenakan kebutuhan peningkatan kapasitas. Menurutnya pemahaman tentang civitech ini menyangkut bagaimana penggunaan teknologi yang memberikan ruang kepada publik dan berpartisipasi membantu kinerja pemerintahan. Dan dalam konteks pemilu bagaimana peran publik menggunakan kemajuan teknologi untuk membantu kinerja penyelenggara pemilu agar demokratis. Guna mengefektifkan upaya itu secara ringkas perlu adanya data yang terbuka dan bisa mengelola data tersebut, menyebarluaskan secara baik kemudian pada muaranya meningkatkan kepercayaan publik. Acara yang dimoderatori oleh Sumariyandono (Kepala PUSDATIN KPU RI) ini menghadirkan dua narasumber diantaranya yang pertama Wenseslaus Mangut (Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia) yang dalam paparan materinya disampaikan bahwa keterbukaan data menjelaskan transparansi, kualitas dari prosesnya, dan mendorong partisipasi publik dalam proses Pemilu berbasis data. Open data juga menghindarkan publik dari hoaks. Sehingga Publik punya rujukan atas informasi yang mereka ragukan, dan itu datang dari sumber yang benar. Kemudian narasumber yang kedua yakni Adinda Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center Of Public Policy Research (TII)) yang menyampaikan mengenai Civic Tech dan Partisipasi Publik pada Proses Demokrasi. Bahwa Civic Tech merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar, keterlibatan dalam pemerintahan, atau membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Dan keterbukaan data pemilu adalah elemen penting untuk mendukung ekosistem Civic Tech itu sendiri. Dalam kesimpulan materinya Adinda menyampaikan bahwa untuk meningkatkan keterbukaan data Pemilu di Indonesia maka perlu mempersiapkan sistem untuk menerapkan data pemilu terbuka di Pemilu 2024 seperti Peta Jalan untuk Pemilu 2024 dan persiapan teknis misalnya penggunaan QR code untuk mengidentifikasi pemilih, kemudian meningkatkan kualitas SDM IT KPU dan prinsip inklusivitas sosial (GESI) dalam pengelolaan dan permintaan data, selanjutnya membangun budaya keterbukaan data pemilu dengan menginternalisasikan prinsip open data dalam tubuh KPU, lalu menyediakan infrastruktur ICT di berbagai level, termasuk konektivitas, manajemen dan keterampilan, dan yang terakhir mendorong optimalisasi penyediaan data pemilu terbuka, sehingga tidak ada lagi data yang dianggap tidak terbuka. Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta yakni KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. #KPUMelayani

Populer

Belum ada data.